Berdasarkan hal di atas, maka saya pun selalu aktif dalam segala kegiatan yang ada di lembaga saya. Mulai dari urusan Dharma Wanita, sampai Mahing di samping pekerjaan pokokku sebagai abdi negara.

Namun, niat baikku kadang luntur ketika menyaksikan beberapa “ketimpangan” di lembagaku. Akupun berusaha bertahan di tengah keterhimpitan yang mendesak. Seraya berkata dalam hati: “Tuhan berikan aku kekuatan untuk tetap istiqomah” (bersambung) 

LPMP Kalsel merupakan instansi di daerah yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Pendidikan Nasional (Diknas) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik  dan Tenaga Kependidikan (Dirjen PMTK). Sesuai  dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 7 Tahun 2007 pada tanggal 13 Pebruari 2007, LPMP mempunyai tugas utama melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah termasuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan Nasional. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksudkan di atas LPMP menyelenggarakan fungsinya salah satunya adalah pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA  atau bentuk lain yang sederajat.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, LPMP Provinsi Kalsel telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Misalnya, kerjasama dengan Pemerintah Kota Banjarbaru dan Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Pendidikannya. Kerjasama dengan Kota Banjarbaru yang telah dilaksanakan yakni melaksanakan tes uji kompetensi terhadap semua guru SD termasuk Kepala Sekolahnya, yang mana hasil tes selanjutnya dengan merangking dan mengkelompokannya. Hasil pengelompokan itu kemudian menghasilkan guru Pemandu Bidang Studi (PBS) yang bertugas memandu kegiatan KKG pada masing-masing gugus pada setiap pertemuan yang dilaksanakan.

Pendidikan Perlu Komitmen Bersama
Berbicara tentang peningkatan mutu pendidikan, maka diperlukan sebuah komitmen bersama untuk itu. Pemerintah pusat misalnya, dapat dikatakan belum komit terhadap pendidikan. Indikasi ini ditunjukkan dengan belum dipenuhinya amanat undang-undang yakni anggaran pendidikan yang 20 % itu. Mungkin hal itu terjadi disebabkan karena pemerintah dan juga masyarakat pada umumnya belum memandang bahwa pendidikan adalah merupakan sebuah investasi sebagaimana juga kesehatan. Oleh karena itu, kalau kita ingin bangsa ini maju maka mulai saat ini main set kita meski diubah paradigmanya tentang pendidikan. Sebagai bahan perbandingan, anggaran dana untuk bidang lain, misalnya bidang ekonomi dan pembangunan infrastruktur, maka akan tampak bahwa anggarannya bisa dua kali lipat dari anggaran pendidikan. Hal ini menggambarkan bahwa pembangunan fisik masih menjadi primadona bagi pemerintah baik pusat maupun daerah. Artinya juga bahwa, pembangunan mental belum menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Padahal kalau kita ingin bercermin dengan beberapa negara di Asia yang notabene miskin dari sisi sumberdaya alam (SDA) tapi kaya dari segi sumberdaya manusia (SDA) seperti Korea, maka sepatutnyalah mulai sekarang kita memikirkan pembangunan SDM yang bermutu dan berkualitas sehingga dapat mengangkat derajat bangsa di mata dunia.

Pemerintah Kota Banjarbaru dan Kabupaten Kotabaru rupanya telah merubah paradigmanya terhadap pendidikan –entahlah dengan kabupaten/kota lainnya. Penulis melihat bahwa, kedua pemerintah kabupaten/kota tersebut sangat sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa pendidikan merupakan sebuah langkah awal merubah segalanya. Melalui berbagai kebijakan baru dalam menangani pendidikan ini maka harapannya ke depan adalah meningkatnya mutu pendidikan di daerahnya masing-masing. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap hasil Ujian Nasional (UN) yang selalu ditingkatkan setiap tahunnya.

Sejalan dengan otonomi daerah yang juga berbarengan dengan adanya otonomi pendidikan, maka seharusnyalah pemerintah kabupaten/kota lebih cerdas memikirkan lebih jauh tentang kondisi pendidikan di daerahnya masing-masing dengan tetap mengacu pada program pendidikan nasional seperti standar nilai, kurikulum dan sebagainya. Memikirkan di sini maksudnya di samping meningkatkan anggaran pendidikan minimal 20 % –seperti yang telah dijalankan oleh pemerintah Kota Kotabaru–, juga memikirkan langkah-langkah apa yang strategis untuk dijalankan agar pendidikan di daerahnya dapat maju, salah satunya misalnya adanya kerjasama dengan LPMP Kalsel dalam kegiatan tes uji kompetensi guru dari tingkat dasar sampai menengah. Dengan tes uji kompetensi ini maka ke depan diharapakan para guru dapat ditingkatkan kualitasnya melalui kegiatan pascauji kompetensi tersebut.         

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kotabaru, maka langkah awal yang di tempuh adalah melaksanakan uji kompetensi guru pada semua jenjang pendidikan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada awal September 2007 sebanyak 1000 guru Sekolah Dasar (SD) yang di laksanakan atas kerjasama LPMP Kalsel. Hal ini  merupakan langkah awal untuk melakukan pemetaan mutu pendidikan di kabupaten Kotabaru. Pemetaan yang dimaksud di sini yakni adanya data dan informasi mengenai keadaan kualitas guru SD di kabupaten Kotabaru. Berdasarkan data tersebut, maka nantinya ke depan akan dapat direncanakan langkah apa yang diambil sehubungan dengan data dan informasi tersebut atau berdasarkan tes uji kompetensi tersebut.
Hasil tes uji kompetensi maka selanjutnya dilakukan pemetaan seluruh guru sekolah dasar dan nantinya akan dilanjutkan pada jenjang menengah dan atas akan didapatkan kelompok di atas standar, kelompok standar dan kelompok di bawah standar.  Dengan adanya pemilahan kompetensi ke dalam tiga kelompok standar ini, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pembinaan. Teknis pembinaan yakni bagi kelompok di atas standar dibina menjadi instruktur/Pemandu Bidang Studi (PBS) tingkat SD yang akan membina guru-guru yang berada di kelompok standar dan di bawah standar, atau kelompok standar ini akan  menjadi asisten instruktur/Pemandu Bidang Studi (PBS) pada masing-masing gugus.  Kemudian, bagi instruktur/Pemandu Bidang Studi (PBS) yang berhasil membina guru-guru akan dirancang menjadi kepala sekolah/pengawas apabila telah berhasil membina dan meningkatkan kompetensi guru-guru yang berada dibawah standar tadi.

Dengan langkah di atas maka mutu guru dapat ditingkatkan. Hal ini akan berdampak terhadap performance guru dalam PBM (proses belajar mengajar) nantinya. Performance guru dalam PBM akan berdampak terhadap penangkapan/pemahaman peserta didik terhadap pelajaran yang diberikan oleh guru. Penangkapan/pemahaman materi akan berpengaruh terhadap hasil ujian siswa, termasuk hasil Ujian Nasionalnya. Maka dengan demikian usaha di atas secara otomatis bertujuan mendongkrak hasil UN. Di samping itu pula, melalui tes uji kompetensi tersebut para guru untuk di semua jenjang pendidikan dapat mengukur kemampuan dirinya –sesuai bidang ilmunya– untuk menghadapi uji sertifikasi yang sejak tahun ini telah dilaksanakan secara bertahap.
Hikmah lain yang dapat dipetik dalam kegiatan tersebut adalah guru merupakan kunci keberhasilan UN. Maksudnya untuk mendapatkan hasil UN yang berstandar nasional dan di atas rata-rata, maka guru sebagai salah satu sumber belajar harus terlebih dahulu diubah dengan meningkatkan mutunya. Melalui tes uji kompetensi yang dilaksanakan atas kerjasama antara LPMP Kalsel dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Pendidikannya maka diharapkan ke depan Kotabaru dapat sejajar dengan kabupaten/kota lainnya di provinsi Kalimantan Selatan dalam hal kualitas pendidikannya. Semoga, amin.  
 
Penulis adalah Staf LPMP Kalsel seksi Pemetaan dan Supervisi email:ella_kalsel@yahoo.co.id, website:www.ellaagustina.wordpress.com, dan anggota KP EWA’MCo.
baga yang visi dan misinya sama yakni pendidikan. Di Kalimantan Selatan misalnya, paling tidak ada tiga lembaga yang harus diberdayakan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di banua Banjar ini, yaitu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan (selanjutnya ditulis LPMP Kalsel), Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten kota dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin. LPMP Kalsel merupakan instansi di daerah yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Pendidikan Nasional (Diknas) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dirjen PMTK). Sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 7 Tahun 2007 pada tanggal 13 Pebruari 2007, LPMP mempunyai tugas utama melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah termasuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan Nasional. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksudkan di atas LPMP menyelenggarakan fungsinya salah satunya adalah pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA atau bentuk lain yang sederajat. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, LPMP Provinsi Kalsel telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Misalnya, kerjasama dengan Pemerintah Kota Banjarbaru dan Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Pendidikannya. Kerjasama dengan Kota Banjarbaru yang telah dilaksanakan yakni melaksanakan tes uji kompetensi terhadap semua guru SD termasuk Kepala Sekolahnya, yang mana hasil tes selanjutnya dengan merangking dan mengkelompokannya. Hasil pengelompokan itu kemudian menghasilkan guru Pemandu Bidang Studi (PBS) yang bertugas memandu kegiatan KKG pada masing-masing gugus pada setiap pertemuan yang dilaksanakan. Pendidikan Perlu Komitmen Bersama Berbicara tentang peningkatan mutu pendidikan, maka diperlukan sebuah komitmen bersama untuk itu. Pemerintah pusat misalnya, dapat dikatakan belum komit terhadap pendidikan. Indikasi ini ditunjukkan dengan belum dipenuhinya amanat undang-undang yakni anggaran pendidikan yang 20 % itu. Mungkin hal itu terjadi disebabkan karena pemerintah dan juga masyarakat pada umumnya belum memandang bahwa pendidikan adalah merupakan sebuah investasi sebagaimana juga kesehatan. Oleh karena itu, kalau kita ingin bangsa ini maju maka mulai saat ini main set kita meski diubah paradigmanya tentang pendidikan. Sebagai bahan perbandingan, anggaran dana untuk bidang lain, misalnya bidang ekonomi dan pembangunan infrastruktur, maka akan tampak bahwa anggarannya bisa dua kali lipat dari anggaran pendidikan. Hal ini menggambarkan bahwa pembangunan fisik masih menjadi primadona bagi pemerintah baik pusat maupun daerah. Artinya juga bahwa, pembangunan mental belum menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Padahal kalau kita ingin bercermin dengan beberapa negara di Asia yang notabene miskin dari sisi sumberdaya alam (SDA) tapi kaya dari segi sumberdaya manusia (SDA) seperti Korea, maka sepatutnyalah mulai sekarang kita memikirkan pembangunan SDM yang bermutu dan berkualitas sehingga dapat mengangkat derajat bangsa di mata dunia. Pemerintah Kota Banjarbaru dan Kabupaten Kotabaru rupanya telah merubah paradigmanya terhadap pendidikan –entahlah dengan kabupaten/kota lainnya. Penulis melihat bahwa, kedua pemerintah kabupaten/kota tersebut sangat sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa pendidikan merupakan sebuah langkah awal merubah segalanya. Melalui berbagai kebijakan baru dalam menangani pendidikan ini maka harapannya ke depan adalah meningkatnya mutu pendidikan di daerahnya masing-masing. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap hasil Ujian Nasional (UN) yang selalu ditingkatkan setiap tahunnya. Sejalan dengan otonomi daerah yang juga berbarengan dengan adanya otonomi pendidikan, maka seharusnyalah pemerintah kabupaten/kota lebih cerdas memikirkan lebih jauh tentang kondisi pendidikan di daerahnya masing-masing dengan tetap mengacu pada program pendidikan nasional seperti standar nilai, kurikulum dan sebagainya. Memikirkan di sini maksudnya di samping meningkatkan anggaran pendidikan minimal 20 % –seperti yang telah dijalankan oleh pemerintah Kota Kotabaru–, juga memikirkan langkah-langkah apa yang strategis untuk dijalankan agar pendidikan di daerahnya dapat maju, salah satunya misalnya adanya kerjasama dengan LPMP Kalsel dalam kegiatan tes uji kompetensi guru dari tingkat dasar sampai menengah. Dengan tes uji kompetensi ini maka ke depan diharapakan para guru dapat ditingkatkan kualitasnya melalui kegiatan pascauji kompetensi tersebut. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kotabaru, maka langkah awal yang di tempuh adalah melaksanakan uji kompetensi guru pada semua jenjang pendidikan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada awal September 2007 sebanyak 1000 guru Sekolah Dasar (SD) yang di laksanakan atas kerjasama LPMP Kalsel. Hal ini merupakan langkah awal untuk melakukan pemetaan mutu pendidikan di kabupaten Kotabaru. Pemetaan yang dimaksud di sini yakni adanya data dan informasi mengenai keadaan kualitas guru SD di kabupaten Kotabaru. Berdasarkan data tersebut, maka nantinya ke depan akan dapat direncanakan langkah apa yang diambil sehubungan dengan data dan informasi tersebut atau berdasarkan tes uji kompetensi tersebut. Hasil tes uji kompetensi maka selanjutnya dilakukan pemetaan seluruh guru sekolah dasar dan nantinya akan dilanjutkan pada jenjang menengah dan atas akan didapatkan kelompok di atas standar, kelompok standar dan kelompok di bawah standar. Dengan adanya pemilahan kompetensi ke dalam tiga kelompok standar ini, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pembinaan. Teknis pembinaan yakni bagi kelompok di atas standar dibina menjadi instruktur/Pemandu Bidang Studi (PBS) tingkat SD yang akan membina guru-guru yang berada di kelompok standar dan di bawah standar, atau kelompok standar ini akan menjadi asisten instruktur/Pemandu Bidang Studi (PBS) pada masing-masing gugus. Kemudian, bagi instruktur/Pemandu Bidang Studi (PBS) yang berhasil membina guru-guru akan dirancang menjadi kepala sekolah/pengawas apabila telah berhasil membina dan meningkatkan kompetensi guru-guru yang berada dibawah standar tadi. Dengan langkah di atas maka mutu guru dapat ditingkatkan. Hal ini akan berdampak terhadap performance guru dalam PBM (proses belajar mengajar) nantinya. Performance guru dalam PBM akan berdampak terhadap penangkapan/pemahaman peserta didik terhadap pelajaran yang diberikan oleh guru. Penangkapan/pemahaman materi akan berpengaruh terhadap hasil ujian siswa, termasuk hasil Ujian Nasionalnya. Maka dengan demikian usaha di atas secara otomatis bertujuan mendongkrak hasil UN. Di samping itu pula, melalui tes uji kompetensi tersebut para guru untuk di semua jenjang pendidikan dapat mengukur kemampuan dirinya –sesuai bidang ilmunya– untuk menghadapi uji sertifikasi yang sejak tahun ini telah dilaksanakan secara bertahap. Hikmah lain yang dapat dipetik dalam kegiatan tersebut adalah guru merupakan kunci keberhasilan UN. Maksudnya untuk mendapatkan hasil UN yang berstandar nasional dan di atas rata-rata, maka guru sebagai salah satu sumber belajar harus terlebih dahulu diubah dengan meningkatkan mutunya. Melalui tes uji kompetensi yang dilaksanakan atas kerjasama antara LPMP Kalsel dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Pendidikannya maka diharapkan ke depan Kotabaru dapat sejajar dengan kabupaten/kota lainnya di provinsi Kalimantan Selatan dalam hal kualitas pendidikannya. Semoga, amin. Penulis adalah Staf LPMP Kalsel seksi Pemetaan dan Supervisi email:ella_kalsel@yahoo.co.id, website:www.ellaagustina.wordpress.com, dan anggota KP EWA’MCo.

Tahun 1992, saat itu saya berada pada kelas dua SMA. Seperti lazimnya pada sekolah-sekolah saat itu –juga sampai saat ini— pembagian jurusan mulai digelar. Berdasarkan pertimbangan nilai raport, maka guru merekomendasikan agar saya memilih jurusan IPS. Walaupun saat itu pelajaran IPA seperti Biologi merupakan mata pelajaran kesukaanku, namun apa boleh buat, karena sistem pendidikan yang diterapkan saat itu maka saya pun harus rela untuk tidak dapat menikmati pelajaran tersebut pada hari-hari selanjutnya.

Pengalaman selanjutnya adalah dulu tahun 1999, ketika saya ditugaskan di SMP Negeri 1 Tanjung sebagai guru kontrak. Saat itu saya sempat mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi karena kemampuan siswa telah di pilah-pilah menjadi siswa yang memiliki kemampuan akademik rendah dan siswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi (kelas unggulan).

Ketika saya berada dalam kelas dan selanjutnya memberikan pelajaran yang memiliki tingkat akademik rendah –saat itu kelas rendah dari kelas III-a sampai III-f– maka muncul beberapa kesulitan. Misalnya suasana kelas yang tidak kondusif karena ribut, kelambanan dalam menerima pelajaran, perilaku siswa yang menjengkelkan, dan seterusnya. Dengan kondisi tersebut, saya pun kadang terbawa emosi, karena kelakuan yang dilakukan oleh para siswa.

Akan berbeda halnya ketika saya memberi materi pada kelas III-G (kelas unggulan). Kondisi kelas tampak tenang, tidak ada keributan. Ketika menjelaskan materi pelajaran, mereka pun mendengarkan dengan seksama dan penuh perhatian. Tugas-tugas yang saya berikan yang bersifat individu maupun kelompok, maka dapat dipastikan akan dapat diselesaikan oleh mereka dengan tepat waktu dan jawabannya pun relatif benar sesuai apa yang telah saya terangkan saat memberikan materi. Pendeknya, sejak proses belajar mengajar (PBM) sampai evaluasi nyaris tidak ada masalah, berjalan lancar, mulus, dan tujuan dan target kurikulum pun tercapai. Saya –dan juga guru lainnya—merasakan kenikmatan sendiri ketika memasuki kelas unggulan tersebut, karena hampir semua harapan kita dapat terlaksana, sehingga saya dan juga guru lainnya tidak perlu marah-marah karena ada siswa yang nakal, tidak mengerjakan tugas, bolos, membuat onar dan gaduh dalam kelas dan seterusnya.

Gambaran di atas, memperlihatkan kepada kita sebuah realitas kondisi sebuah sekolah yang memberlakukan sistem ranking dan kelas unggulan. Namun, kemudian mungkin kita akan bertanya kalau para siswa unggulan tersebut begitu mudah diajar, mampu menerima pelajaran, berperilaku sopan, dan seterusnya lalu bagaimana dengan mereka yang tidak unggul? Apakah kita biarkan saja?

Apakah ketika mereka ribut, membuat onar dalam kelas, berperilaku kurang sopan, sedikit kurang ajar terhadap guru dan mungkin juga kepada orang tua dan masyarakat. Saya “curiga” semua itu muncul karena dipertajam oleh adanya sistem ranking dan kelas unggulan yang diterapkan pada suatu sekolah.

Inilah pertanyaan yang harus kita jawab bersama, dan tentunya tidak mudah karena inilah salah satu persoalan pendidikan kita. Menurut saya sistem ranking dan pembagian kelas unggulan hanya mencetak orang-orang yang bersifat ekslusif.

Dulu, waktu SMA ketika saya bergaul dengan mereka yang masuk dalam kategori kelas IPA ada rasa minder, karena di samping mereka memang pintar dalam bidang IPA ada juga yang memiliki wajah lebih cantik dan memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas. Mereka pun tidak banyak bergaul dengan anak-anak IPS, tetapi lebih banyak bergaul dengan teman sekelasnya yang sejurusan. Hal ini menurut saya, adalah justru sekolah mencetak sebuah eksklusivisme. Saya khawatir, nantinya akan terus berlanjut sampai pada kehidupan sosial di masyarakat, dan ini sangat bertentangan tujuan pendidikan yang sesungguhnya.

Sadarkah kita bahwa ketika kita mulai mengelompokkan siswa yang kurang pintar dan yang lebih pintar, maka sesungguhnya kita telah memberikan cap tertentu bahwa si A “bodoh” sedangkan si B “pintar”. Padahal secara teoritis semua anak yang lahir adalah jenius bahkan melebihi kejeniusan seorang profesor. Tugas gurulah –dan juga orang tua– yang mengembangkan semua potensi anak tersebut, bukan justru menyepelekan dan membiarkan. Lalu mengapa beraninya kita –dalam hal ini guru—mengatakan bahwa si A bodoh dan si B pintar? Mungkin ia pintar dalam hal apa? Mungkin ia bodoh juga dalam hal apa? Jangan-jangan banyak semestinya anak-anak Indonesia yang pintar, cerdas, jenius, –baik IQ, EQ dan SQ– tapi karena sistem ini akhirnya potensi anak-anak tersebut tidak berkembang? Sebab kita ketahui bersama bahwa semua orang memiliki kecerdasan yang berbeda-beda dan juga bidang yang berbeda. Ya semacam pembagian otak kanan dan otak kirilah. Mungkin saja si A yang tadinya dianggap bodoh justru lebih hebat dalam hal-hal tertentu, dan sebaliknya si B yang dianggap lebih pintar justru buta terhadap beberapa hal.

Dengan demikian, maka masih pantaskah kita mengklasifikasikan kejeniusan seorang anak? Saya pikir –bukan rasa—sudah tidak pantas lagi. Dalam teori-teori Barat pun mengakui bahwa dalam setiap kelas dan di kelas tersebut jika dibagi menjadi beberapa kelompok maka kelompok tersebut harus terdiri dari mereka yang pintar, agak pintar, dan kurang pintar –artinya semua siswa pintar, hanya kurang pada hal tertentu. Kemudian kelompok tersebut terdiri dari campuran laki-laki dan perempuan, berbagai suku, agama, dan seterusnya. Intinya, suasana kelas atau kelompok harus bersifat heterogen.

Sebagai penutup tulisan ini, saya ingin mengutip pendapat Dr. Asri Budiningsih yang dilansir oleh media beberapa hari yang lalu, bahwa sekolah harus berperan dalam meujudkan pendidikan yang berkeadilan sosial. Untuk menuju ke arah itu maka beberapa hal yang harus dilakukan adalah pertama, menghapuskan penyeragaman kurikulum, strategi pembelajaran, bahan ajar dan juga evaluasi belajar. Kedua, hubungan guru dan murid harus diubah dari hubungan atasan bawahan kehubungan pertemanan yang lebih bersahabat. Sehingga siswa merasakan kerinduan jika tidak bertemu dengan sahabatnya walaupun hanya satu hari, berbeda dengan sekarang, justru “berbahagia” jika ada guru yang tidak masuk. Hal ini mungkin disebabkan oleh dua hal yaitu karena gurunya killer, atau materi dan metode pembelajarannya tidak menarik siswa. Ketiga, sistem rangking harus dihapus sebab akan berakibat membentuk manusia yang eksklusif, mengembangkan kebanggaan palsu, dan penderitaan batin bagi siswa lainnya yang tidak ranking.

Beberapa tahun terakhir ini, banyak berita yang disampaikan oleh berbagai media tentang kekerasan terhadap perempuan. Walaupun bulan April –yang sering disinonimkan orang sebagai hari bangkitnya wanita – telah lewat, namun hal ini tetap relevan untuk selalu kita bincangkan, dikaji bersama, dan dipikirkan dalam rangka mencari sebuah solusi yang lebih baik dan lebih humanistis.

Judul di atas, bukan berarti Islam merupakan satu-satunya solusi dalam permasalahan ini, namun Islam sebagai sebuah ideologi yang saya yakini selama ini memiliki potensi yang cukup besar untuk dijadikan sebuah solusi.

Saya berangkat dari sebuah fakta sosial, yaitu baru-baru ini diberitakan bahwa di Wonosobo pada tahun 2003 sampai April 2006 telah terjadi 54 kasus “kekerasan”. Namun kekerasan di sini tidak hanya kekerasan seorang suami terhadap istri, akan tetapi juga kekerasan istri terhadap suami, serta terhadap anak.

Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin bercerita sedikit, seputar kekerasan terhadap suami. Suatu ketika mantan pacar saya bertanya begini, “kok adanya suami yang selalu dimarahi oleh istrinya, diperintah kesana kemari, selalu menurut perintah istrinya (“tunduk” pada istri) atau kelompok Persatuan Suami Takut Istri (PSTI) dan seterusnya”, dengan heran selalu ia bertanya kepada saya. Dan itu beberapa kali ditayakan. Mungkin ia bingung, sebab yang ada di dalam fikirannya selama ini adalah suami adalah seoarang kepala keluarga, sebagai teladan bagi anak-anak dan istri, jadi pelindung bagi keluarga, bertugas mencari nafkah dan seabrek tugas dan kewajiban lainnya yang harus ia emban.

Saya menjawab, “mungkin suaminya pernah melakukan suatu kesalahan, yang mana kesalahan sangat fatal. Sehingga sangat sulit untuk dimaafkan. Kalau pun telah dimaafkan, maka bisa jadi si istri masih belum percaya benar dan harus berhati-hati serta selalu berada dalam “pengawasan” alias selalu dimata-matai”, dan akhirnya, sifat-sifat istri yang saya tulis di atas sangat wajar jika tejadi dan berulang-ulang. Walaupun sebenarnya, jika suaminya sudah beraubat, maka seorang istri tidak boleh mencurigai secara terus-menerus, sebab kesuksesan, keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga salah satu kuncinya adalah adanya saling percaya antara keduanya. Atau saling menjaga kepercayaan.

Kembali pada persoalan awal di atas tadi, bahwa 54 kasus kekerasan itu jika dirinci yaitu tahun 2003 enam kasus, 2004 delapan kasus, 2005 bertambah menjadi 31 kasus, sampai dengan April 2006 sembilan kasus.

Kekerasan terhadap anak yaitu penelantaran terhadap anak tiga kasus, penelantaran terhadap suami satu kasus, dan kekerasan terhadap wanita 50 kasus. Adapun jenis kekerasan berupa fisik, psikis, ekonomi, sosial. Kekerasan ini tidak hanya terjadi pada keluarga miskin, tapi juga terjadi pada keluarga kaya.

Jika kita perhatian statistik di atas maka rating tertinggi adalah kekerasan terhadap wanita dibanding suami dan anak. Kemudian, penyebabnya pun sangat berfariatif, dan bisa menimpa siapa saja tanpa pandang bulu dan status apakah ia kaya, miskin, elite birokrat, rakyat jelata, tua muda dan sebagainya.

Pada kesempatan kali ini, saya menawarkan Islam sebagai solusi dalam menyelesaikan persoalan kekerasan ini. Sebelum kita memilih pasangan, hendaknya “berhati-hati” dan selektif. Kata Rasulullah SAW, “jika ingin memilih jodoh maka pilihlah ia karena cantiknya, lalu kekayaannya, selanjutnya keturunanya dan lalu terakhir adalah agamanya, namun yang terakhir inilah yang paling utama”.—mohon koreksinya jika terbalik-balik.

Logika hadits di atas sangat masuk akal sebab tidak mungkin kita menaksir seorang gadis dengan melihat keturunan, kekayaan ataupun ketaatannya lebih dulu, namun kecantikannyalah, baru kemudian syarat lain menyusul. Ini menandakan kehebatan berfikir Rasulullah SAW (sejak abad 6 M), yang tidak ada bandingannya, bahkan dengan Sigmund Freud, Hegel, Karl Marx (abad 19-an) sekalipun. Ini baru satu dari sekian banyak kehebatan berfikir Rasulullah, dan ini berarti pula membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW dalam berbicara dan bertindak dibimbing oleh Allah SWT.

Hadits di atas sebenarnya ingin menyampaikan kepada kita bahwa para pemuda dan pemudi jangan sembarangan memilih pasangan, jangan sampai membeli “kucing dalam karung”. Kalau itu yang terjadi maka boleh jadi setelah beberapa bulan atau beberapa tahun menjalani hidup berumah tangga muncullah “hantu” yang namanya “kekerasan” itu. Inilah perlunya mengenal lebih jauh sang calon istri/suami lebih dulu. Kalau kemudian ia seorang pemabuk, pemarah, gonta-ganti pacar, atau pejabat tapi korupor, ya… jangan di terusin, kecuali nekat.

Kemudian, jika kekerasan terjadi maka jangan segan dan takut melapor, baik kepada orang tua atau pun mertua –dimusyawarahkan untuk mecari solusi yang terbaik– atau kalau perlu langsung ke pihak yang berwajib–, karena hal ini sudah termasuk tindakan kriminal. Inilah yang menjadi problem selama ini, sebab hampir setiap kasus kekerasan terhadap istri itu sangat jarang dilaporkan karena adanya berbagai ancaman dari suami, seperti takut dicerai, hak atas anak, harta warisan, dan sebagainya. Nampaknya peran KUA sangat diperlukan keterlibatannya lebih jauh, khususnya saat memberikan nasehat perkawinan, tidak sekedar urusan administrasi an sich.

Islam sebagai agama yang sempurna, maka segala urusan manusia pun telah ada solusinya Islam mengajarkan, bahwa jika kita sedang marah maka duduklah, jika masih marah berbaringlah, jika masih juga berwudhu lalu sholat.

Kemudian jika si istri melakukan kesalahan, tidak serta merta di pukul sampai babak belur gitu, tapi Islam menyarankan agar dinasehati beberapa kali lebih dulu. Sebab wanita itu ibarat tulang rusuk. Jika diluruskan dengan paksa maka akan patah, tapi jika dibiarkan akan bengkok selamanya, oleh karena itu, harus selalu dinasehati terus-menerus dengan penuh kasih sayang, –Islam kan agama yang penuh kasih dan sayang– kemudian jika belum berubah “pisah ranjang”, dan jika masih tidak peduli baru “dipukul”. Dipukul di sini juga ada aturannya. Yaitu jangan di muka dan saat memukul ketiak tidak boleh kelihatan –artinya tidak keras.

Inilah anjuran Rasulullah, dan jika kita mengaku sebagai ummatnya, maka semestinya beliau dijadikan sebagai teladan dalam meniti hidup ini. Tentunya, bukan saja pada persoalan ini saja, namun semua persoalan hidup mulai dari kehidupan rumah tangga, masyarakat –dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik–bahkan dalam bernegara sekalipun.

Penulis adalah Staf Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Selatan, dan Pengurus DPD Aisyiah Kabupaten Banjar dan anggota KP EWA’Co

Beberapa bulan yang lalu, saya mengikuti seminar tentang pendidikan Islam di Yayasan Qardhan Hasanah Banjarbaru. Banyak hal yang dibicarakan seputar pendidikan Islam termasuk diantaranya adalah tentang konsep pendidikan Islam yang integratif.

Dari sekian banyak pembicara yang telah memaparkan pendapatnya masing-masing, sampai pada akhir seminar, Alhamdulillah saya belum dapat rumusan yang jelas dan konkret tentang apa sebenarnya pendidikan Islam integratif itu?

Namun dari hasil bacaan saya dan diskusi dengan beberapa teman paling tidak saya dapat menarik sebuah benang merah tentang apa itu pendidikan Islam integratif.
Pertama, integratif yang dimaksud adalah memadukan ilmu-ilmu agama dan ilmu umum dalam sebuah kurikulum yang dijalankan pada sebuah sekolah. Model ini persis sama dengan apa yang telah dijalankan oleh Departemen Agama dulu, sakarang dan mungkin sampai hari esok, pada sekolah-sekolah mulai dari tingkatan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Tsanawiyah (MTs), dan Aliyah (MA).

Di dalam kajian historis, dikotomi ilmu agama dan umum pertama kali dimunculkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada awal-awal Abad ke-20 yaitu masa politik etis. Sebelum para imprealis dan kolonialis menginjakkan kakinya di nusantara para pedagang Muslim –baik yang berasal dari Arab maupun Gujarat (India) yang berlangsung sejak abad ke-7 sampai 15– kita telah diajarkan tentang pendidikan agama Islam mulai dari mengenal huruf hijaiyyah sampai kitab-kitab kuning –karena kitabnya berwarna kuning. Kalau demikian, sangat tidak beralasan jika bangsa ini dikatakan “buta huruf” karena sejak kedatangan para pedagang Muslim tersebut kita telah dikenalkan huruf Arab (hijaiyyah) bagi suku Banjar dan beberapa daerah yang terjangkau oleh paa pedaganag Muslim–hal ini nampak sekali ketika Pangeran Samudera yang belum memeluk Islam telah mampu menulis Arab Melayu ketika mengirim surat kepada raja Demak–, aksara Jawi di Jawa, dan lontara pada orang Bugis.

Kembali pada persoalan dikotomi tadi, ternyata pemerintah Hindia Belanda tidak mau beradaptasi dengan masyarakat pribumi khususnya yang menyangkut masalah pendidikan yang akan ia tanamkan dalam rangka menjalankan politik etis tadi. Karena itulah, akhirnya pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda harus “bebas” dari nilai-nilai agama (baca: Islam). Nah untuk mengakomodasi pendidikan agama yang memang sudah mengakar di nusantara sebelum bangsa-bangsa Eropa (khususnya Belanda) maka didirikanlah departemen sendiri yang khusus mengurusi pendidikan agama.

Kelemahan model ini yang telah lama dipraktikkan yaitu masih terjadi dikotomi secara tajam karena saat seorang guru mengajarkan tentang ilmu-ilmu alam seperti fisika, biologi, kimia, dan mata pelajaran lain, nampaknmya keterlibatan Tuhan di dalamnya belum terlihat dengan nyata, sehingga menurut saya itu pun belum teringrasi. Akibatnya, peserta didik belum merasakan kehadiran Tuhan ketika ia menerima materi pelajaran di atas tadi. Dengan demikian potensi sekulerisme bisa mengancam kemudian.

Kedua, integrative yang saya tangkap adalah model yang penah dipopulerkan pada masa B.J. Habibie berkuasa. Yaitu dengan memadukan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dan IMTAQ (Iman dan Taqwa). Realisasinya yaitu dengan memberikan nilai-nilai agama Islam ( berdasarkan Al Quran dan Al Hadist) pada setiap Ilmu atau mata pelajaan yang diberikan pada peserta didik.

Misalnya pada mata pelajaran IPS sejarah. Untuk membantah dan mematahkan teori Darwin maka seorang guru tidak cukup hanya mengatakan bahwa manusia berasal dari nabi Adam dan adanya missing link –garis yang terputus–titik. Akan tetapi harus mampu menjelaskan berdasarkan Al Quran dan Hadist.

Berdasarkan Al Quran dan Hadist ternyata manusia purba yang sejak dulu bahkan hingga kini yang diajarkan oleh para pendidik –khususnya guru sejarah—adalah bukanlah manusia yang dikatakan di dalam Al Quran. Manusia purba yang dimaksud adalah manusia “setengah manusia” yang bukan keturunan nabi Adam. Ini adalah satu contoh yang cukup menggelitik. Contoh lain adalah mata pelajaran fisika, geografi, biologi dan seterusnya. Semestinya dalam kurikulum tersebut harus dicantumkan bagaimana Tuhan berfirman di dalam kitab-kitabnya yang telah ia turunkan baik itu Injil maupun Al quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya.

Model integratif ini ternyata mengalami banyak kendala yaitu pertama sulit mercancang kurikulum yang guru dan muridnya sangat heterogen khususnya agama. Kedua, sekalipun ia seorang Muslim namun ia pun banyak memiliki kekurangan pengetahuan Islam (agama) –termasuk membaca Al Quran. Ketiga, waktu yang tersedia tidak mencukupi. Jangankan menambah IMTAQ dalam setiap mengajar pada bidang tertentu, pelajaran yang tanpa tambahan pun kadang waktu tidak mencukupi lalu bagaimana ingin meningkatkan kualitas SDM? Sehingga perlu pemikiran lebih lanjut mengenai hal ini. Usul konkret saya adalah perlu pembenahan kurikulum dimana beberapa mata pelajaran dijadikan ekstra kurikuler saja seperti Olah Raga, Kesenian (KTK) dan mata pelajaran lain yang lebih banyak menekankan kemampuan psikomotorik.

Ketiga, integratif yang ditawarkan oleh Direktur Yayasan Al Hikmah Surabaya –yang pada seminar tersebut sebagai pembicara kunci. Integratif yang beliau maksud selain yang di atas juga ditambahkan dengan integrasi antara yayasan dan para orang tua/wali murid. Ini hal baru yang saya teriman dan dengar yaitu bagaimana pihak sekolah/yayasan dalam mendidik anak juga melibatkan orang tua/wali murid. Hal inilah yang masih jarang kita jumpai. Hal ini mungkin berangkat dari pemahaman yang keliru oleh masyarakat bahwa pendidikan adalah tanggung jawab guru/sekolah/yayasan saja padahal orang tua dan masyarakat juga harus bertanggung jawab (lihat UU SISDIKNAS). Misalnya, pada kurikulum SD yaitu pelajaran membaca Al Quran (IQRO) dan sholat. Maka pembelajaran di sekolah tidak akan pernah berhasil jika orang tua/wali murid tidak mencontohkan di rumah. Oleh karena itu, Al Hikmah (para gurunya) saat ini sedang mengajar dan melatih para orang tua/wali murid dalam membaca Al Quran dan Sholat di Surabaya. Ini hanya salah satu contoh. Dengan demikian, kurikulum yang akan disajikan akan mampu mencapai tujuannya karena bantuan orang tua/wali murid dan juga masyarakat luas. Intinya orang tua/wali murid dan masyarakat hendaknya memberikan contoh yang baik sesuai dengan tuntunan Al Quran dan Hadist dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya adalah peserta didik nantinya memiliki kecerdasan intelektual –hal ini terbukti dengan prestasi akademik nasional dan internasional–, emosional dan spiritual.

Sesungguhnya kita rindu akan sekolah semacam Al Hikmah, yang menyajikan ilmu pengetahuan sekaligus melibatkan Tuhan di dalamnya, yang nantinya diharapkan melahirkan Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd (Ahli ilmu-ilmu kedokteran), serta Ibnu Khaldun (seorang Sosiolog) abad 21. Mungkinkah Yayasan Qardhan Hasanah, Yayasan Sabilal Muhtadien, SDIT Ukhuwah menuju cita-cita itu? Wallahu a’lamu bissawab

*Penulis adalah Mahasiswa Sekolah Pascasarjana UGM Jurusan Sejarah dan **Staf Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Selatan dan anggota KP EWA’MCo

Sejak perubahan nama dari Balai Penataran Guru (BPG) ke Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) nampaknya berdampak pula pada penambahan volume dan jenis pekerjaan lembaga, termasuk personel di dalamnya. Selama ini lembaga hanya dipahami oleh masyarakat sebagai wadah untuk menatar para guru dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai sekolah menengah, padahal kalau dilihat fungsi dan tugas lembaga ini sejak perubahan nama tersebut jelas banyak sekali perbedaan, yang jelas tidak hanya tempat menatar para guru an sich.

Hal ini tampak pada visi dan tujuan serta fungsi LPMP yakni menjadi lembaga penjamin mutu pendidikan dasar dan menengah berstandar nasional dan berwawasan global. Sedangkan tujuannya adalah terjaminnya pelaksanaan pendidikan sesuai dengan standar, norma, kriteria, dan pedoman penyelenggaraan pendidikan nasional. Adapun fungsinya yaitu (1) melaksanakan pengukuran dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dasar menengah, (2) perancangan model-model pembelajaan, (3) memfasilitasi lembaga pendidikan dalam proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar, (4) memfasilitasi lembaga pendidikan dalam pengelolaan sumber daya pendidikan, (5) memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan provinsi, (6) pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan, (7) pelaksanaan urusan-urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan kerumahtanggaan lembaga.

Jika dilihat tujuan dan fungsi LPMP di atas jelas sangat berat. Dari singkatan LPMP saja sudah menampakaan tugas berat itu yakni sebagai “Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan” yang mana hal ini juga pernah disinggung oleh seorang pengamat dan pakar pendidikan Banjarbaru Ersis Warmansyah Abbas beberapa bulan lalu. Beliau mengatakan bahwa “apa mungkin LPMP dapat menjamin mutu pendidikan Kalimantan Selatan?”, dan pada ungkapannya yang lain yakni katanya “mutu pendidikan Indonesia pada umumnya tidak pernah terjamin sejak Republik ini di proklamirkan” kok LPMP berani memakai label itu!. Apakah LPMP dapat menjawab keraguan seorang Ersis Warmansyah Abbas? Wallahu a’lam.

LPMP Merancang Model Pembelajaran

Oleh karena itu, LPMP sebagai lembaga penjamin mutu pendidikan di Kalimantan Selatan berdasarkan visi, tujuan dan fungsinya berusaha “memperkenalkan diri” melalui berbagai program kerja yang salah satunya adalah perancangan dan pengembangan model-model pembelajaran di sekolah dari tingkat dasar sampai menengah.

Salah satu tujuan dilaksanakannya program ini adalah dalam rangka upaya meningkatkan hasil pembelajaran yang optimal yang mana para praktisi pendidikan telah banyak memperkenalkan dan menerapkan berbagai metode dan pendekatan mengajar yang diramu dalam suatu model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Dari beberapa model pembelajaran yang dirancang tersebut dapat dilihat bahwa pemilihan dan penerapan strategi pembelajaran yang digunakan mengalami pergeseran dari yang mengutamakan pemberian informasi menuju kepada strategi yang mengutamakan keterampilan berfikir yang digunakan untuk memperoleh dan menggunakan konsep-konsep.

Adanya pergeseran pemilihan strategi ini otomatis peran guru di kelas berubah, yakni dari peran yang hanya sebagai penyampai bahan pelajaran (transformator) ke peran sebagai fasilitator atau dari teacher centered ke student centered. Pergeseran ini tidak lepas dari tanggung jawab guru yang harus memperhatikan aspek-aspek pendidikan yang diantaranya meningkatkan perkembangan kepribadian siswa secara keseluruhan. Namun kenyataan yang ada adalah sebaliknya dimana guru masih menjadi pusat pembelajaran.

Untuk mengatasi masalah tersebut LPMP Kalimantan Selatan sebagai lembaga yang bergerak di dunia pendidikan mempunyai kewajiban untuk memberikan sumbangan dalam meningkatkan pemahaman guru khususnya terhadap model-model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Realisasi pengenalan dan perancangan model-model pembelajaan telah dilaksanakan oleh LPMP yang dibidangi oleh Kasie Kajian Mutu Pendidikan. Kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak dua kali yakni pertama pada tanggal ……….kedua pada tanggal 28-29 Agustus 2006.
Perancangan model-model pembelajaran ini tidak hanya melibatkan personil LPMP saja akan tetapi bekerja sama dengan P3G Malang serta para pakar pendidikan sesuai dengan bidangnya masing-masing dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Hasil yang diharapkan dari kegitan tersebut adalah tersusunnya paket bahan ajar pada setiap bidang studi/mata pelajaran melalui model-model pembelajaran yang telah dirancang bersama.

Inilah salah satu progam kerja LPMP yang nantinya diharapkan dapat membawa “angin segar” bagi pendidikan di Kalimantan Selatan dan tentunya tujuan jangka panjangnya yakni mampu meningkatkan hasil belajar dan mutu pendidikan di Kalimantan Selatan. Semoga.

Penulis adalah Staf Kajian Mutu Pendidikan (KMP) Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Selatan dan anggota KP EWAM’Co

 Dulu, di era 1990-an, kita sering mendengar ceramah K.H. Zainuddin MZ tentang emansipasi wanita. Dalam ceramah tersebut, beliau seringkali menyampaikan bahwa wanita di dalam Islam  sesungguhnya tidak hanya berfungsi sebagai 3UR (Dapur, Sumur dan Kasur).
 
Dapur maksudnya, adalah seorang perempuan yang hanya bekerja di dapur –memasak— untuk keluarganya. Kemudian sumur diartikan sebagai tugas wanita adalah mencuci, dan kasur maksudnya menidurkan anak dan juga kebutuhan biologis suami.
 
Namun, rupanya konsep 3UR tersebut, jika dikorelasikan dengan tanggal 21 April, maka akan mengingatkan kita akan jasa-jasa seorang wanita  yang bernama R.A. Kartini. Beliau adalah seorang putri yang kelak akan memperjuangkan wanita Indonesia, yang kemudian mampu mengubah emage masyarakat, bahwa wanita saat ini bukan saja  manusia yang berkutat seputar dapur, sumur dan kasur saja, atau dalam bahasa ilmiahnya telah muncul ‘kesetaraan gender’. Walaupun sebenarnya konsep ini telah diwacanakan oleh Nabi Muhammad SAW sejak abad ke-7 yang lalu.

R.A Kartini yang dilahirkan 21 April 1879 di Moyang (Jepara) adalah seorang  anak dari seorang Bupati Jepara (R.A.A Sosroningrat) yang  cukup memperhatikan pendidikan anak-anaknya saat itu, khususnya pendidikan Barat. Namun demikian, setelah  R.A Kartini menamatkan sekolah HIS (Holland Inlandse School), ia tidak lagi diberikan kesempatan untuk melanjutkan pada sekolah yang lebih tinggi, karena sejak umur 12 tahun ia menjadi gadis pingitan.

Ide kesetaraan gender awalnya muncul ketika beliau selama dalam pingitan, rajin membaca buku –karena memang buku adalah jendela dunia, gi tu loh…!. Karena rajin membaca buku itulah ahkirnya, ia melihat terjadi kepincangan terhadap kehidupan wanita di Indonesia dan wanita Eropa saat itu, khususnya di Jawa. 

Melihat kepincangan dalam masyarakat serta perlakuan yang tidak adil itu, jiwa ‘membrontak’ muncul secara alami dalam diri Kartini. Dalam hatinya, hidup adalah kebebasan, mandiri, dan membebaskan wanita Indonesia dari ikatan adat istiadat yang sangat mengikat dan mengekang kreativitas. Hal ini, terlihat pada surat beliau yang dikirim kepada nona Zeehandelaer, 25 Mei 1989) yang berbunyi “….Dan adat kebiasaan negeri kami sungguh-sungguh bertentangan dengan kemauan zaman baru, zaman baru yang saya inginkan masuk ke dalam masyarakat kami…..”

Salah satu yang sangat diperjuangkan oleh RA Kartini adalah perbaikan kedudukan wanita yang tidak harus hanya ’mengabdi’ kepada suami saja, perempuan juga tidak hanya bertugas di dapur dan sumur saja akan tetapi harus memperoleh pendidkan (ilmu pengetahuan) sehingga ia juga dapat ‘bekerja’ sebagaimana apa yang dikerjakan oleh laki-laki.  

Satu pesan  sangat berharga dari RA Kartini adalah bahwa sesungguh hak memperoleh pendidikan (pengetahuan) melalui sekolah-sekolah baik yang dikelola oleh pemerintah Belanda maupun pribumi saat itu (awal abad ke-20), tidak kemudian ia harus disetarakan dengan laki-laki khususnya bidang-bidang pekerjaan yang akan ia geluti, akan tetapi ada yang lebih penting dari itu ialah bagaimana mendidik anak-anaknya yang kelak akan menjadi generasi penerus  untuk memajukan dan mengangkat harkat dan martabat bangsa.

Inilah harapan RA Kartini saat itu, dan saat ini pun seharusnya demikian. Maksud saya adalah tampak gejala bahwa saat ini, seorang wanita yang berpendidikan tinggi baik S1 maupun S2 masih merasa ‘tidak berguna’ ketika di masyarakat ia hanya sebagai tukang jaga anak alias baby sitter dan melayani suami. Ini adalah pandangan yang keliru.
Seorang wanita yang berpendidikan tinggi yang kebetulan belum mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui bidang atau keahlian yang ia miliki, namun ia kemudian tinggl di rumah mendidik anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang, serta selalu mengamati perkembangan potensi dan kreativitasnya. Begitu pula dukungan penuh terhadap aktivitas suami di kantor, sekolah atau dimana saja, maka menurut saya inipun adalah sebuah pekerjaan yang sangat mulia.

Mari kita beranalogi sebentar. Bahwa kenakalan remaja semakin menjadi, pergaulan dan seks bebas, narkoba, dekadensi moral dan seterusnya adalah pemandangan sehari-hari yang memenuhi halaman berbagai media. Pertanyaannya adalah, dimanakah peran sang ibu saat itu. Saya khawatir, karena ‘kesibukan’ –dalam pekerjaan sehari-hari yang tidak akan pernah habis itu–orang tua lupa kewajiban utamanya, yaitu mendidik anak agar menjadi manusia yang sesungguhnya atau dalam bahasa ilmiahnya “memanusiakan manusia”.

Begitu pula dengan berita korupsi yang menimpa bangsa ini, yang dilakukan oleh mereka mulai yang berpendidikan sampai yang tidak ngerti sekolah, dan dari pejabat sampai masyarakat awam. Pertanyaan selanjutnya adalah dimanakah peran istri saat itu? Jangan-jangan para suami yang melakukan korupsi itu disebabkan karena adanya motivasi dan  dorongan dari istri? Wallahu a’lam…!

Dua pertanyaan di atas cukup untuk membuat kita merenung sejenak, menatap bangsa ini, lalu berkesimpulan bahwa sesungguhnya peran ibu sangatlah penting dalam mengangkat derajat dan martabat bangsa ini yang semakin lama semakin terpuruk hampir dalam segala bidang kehidupan.
Oleh karena itu, sangat beralasan Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita dengan santun bahwa begitu kedudukan wanita sangat menentukan bangsa ini, seperti bunyi sebuah hadistnya yang sangat populer “wanita adalah tiang negara” subehanallah, sungguh sangat mulia kedudukan wanita, namun sudahkah kita menghayati dan mengamalkannya?.

Penulis adalah Staf Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Selatan (dulu BPG) dan anggota KP EWA’MCo.